Evaluasi Kinerja Pimpinan Kabupaten Tangerang

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Islamic Village menyampaikan bentuk Evaluasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Lewat aksi Refleksi Akhir Tahun.

Selain orasi, mereka juga menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah. Berlangsung di Depan Kantor Bupati Tangerang, pada kamis (2/1/22).

AKHIR tahun menjadi momentum paling tepat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Sekaligus mengawasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban dari beberapa kebijakan yang berlaku.

Sudah hampir dua periode masa kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar memimpin Tangerang. Daerah dengan APBD terbesar se-Banten. Namun persoalan tidak kunjung terurai. Mulai dari lingkungan, pengawasan norma dan social, peningkatan fasilitas dan infrastruktur sampai pelayanan publik.

Padahal Kita tahu Tangerang selain disebut kota seribu industri namun kerap kali disebut bentengnya Banten yang menjadi tolak ukur kekuatan yang ada di Banten baik secara spiritual ataupun ekonomi. faktanya Kawasan di Tangerang mempunyai banyak sekali PR yang masih belum diselesaikan, salah satunya soal lingkungan. Sampah yang masih ditemukan dimana-mana dan juga limbah pabrik yang terus merusak ekosistem lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang.

Masih soal lingkungan, pembangunan pedestrian juga mengorbankan lingkungan hidup. Puluhan pohon sepanjang pusat Pemerintahan kabupaten Tangerang ditumbangkan. Dengan alasan pembangunan.

Ironis, pemerintah yang seharusnya merawat dan memastikan lingkungan tetap lestari malah merusaknya. Pada masa kepemimpinan Ahmed Zaki Iskandar, penebangan pohon besar-besaran terjadi.

Segala bentuk permasalahan pelayanan di Kabupaten Tangerang harus terus dikritisi. Terlebih atas persoalan  yang tak terurai sampai saat ini.

Beberapa tuntutan dan evaluasi yang disampaikan oleh PMII Islamic Village.

Pertama, persoal PELABUHAN CITUIS yang sampai saat ini belum rampung dalam penanganannya, kurangnya memenuhi ciri-ciri dan standar pelabuhan, kurang tingginya kedalaman air yang mengakibatkan kapal sulit beroprasi secara baik, juga kurang layaknya dermaga yang buat untuk akses warga, padahal kita tahu ini sangat bermanfaat sekali untuk menunjang kegiatan dari air ke darat dan darat ke air.

Kedua, persoalan BANJIR. Sudah tak asing lagi bagi kita mendengar pesoalan ini. Puluhan bahkan ratusan titik banjir di Kabupaten Tangerang, namun anehnya tidak ada satu titik pun yang teratasi. Dari dulu terus menjadi langganan ketika musim penghujan.

Ketiga, SAMPAH. Tangerang selalui dihantui oleh persoalan sampah. Di setiap peloksok, publik terus melihat pemandangan tak sedap. Penyelesaiannya tidak pernah menyentuh akar persoalan. Sehingga terus menjadi masalah.

Keempat, PELAYANAN PUBLIK. Benar-benar belum otimal. Calo pembuatan KTP, KK, dan Akte Lahir begitu bebas berkeliaran. Dan masih dibiarkan. Sepertinya memang sengaja dipiara orang dalam. Ada banyak warga mengeluh. Untuk sekadar membuat KTP. Sementara begitu mudah jika menggunakan uang melalui calo.

Kelima, GALIAN TANAH ILEGAL. Ada banyak galian tanah ilega di Kabupaten Tangerang. Ditutup hanya saat ada masyarakat mengeluh. Itupun harus viral dulu di media. Bahkan di Kresek masih ada galian tanah yang didiamkan sampai saat ini. Bebas beroperasi.

Keenam, PERBUP TANGERANG NO. 47 thn 2018  Soal pembatasan jam operasional mobil besar pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang yang masih menjadi polemik disebagian masyarakat karena pengawasan dan pengontrolan yang masih belum masimal. Padahal Perbupnya jelas. Ada. Namun penegakannya lemah. Alasannya klise: itu-itu saja. Miris, dua tahun terakhir, korban berjatuhan tidak terhingga
Soal pembangunan  fasilitas publik lebih parah. Alun-alun misalnya. Kata penguasa daerah, itu dibangun dengan mekanisme multiyears.

Ketujuh, PENCEMARAN LINGKUNGAN. Kali atau sungai di Tangerang banyak yang tercemar. Persoalannya utamanya jelas mudah dideteksi, tapi sampai hari ini belum juga tuntas.

Kedelapan, FASILITAS PUBLIK. Daerah betul-betul dipertanyak, masih banyak akses jalan yang masih belum dapat penerangan lampu secara merata, ada sebagian jalan yang masih gelap hususnya ketika malam hari, akibatnya banyak terjadi pembegalan dan juga kecelakaan.

Selanjutnya, GEPENG. Gelandangan dan Pengemis terus bertambah. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebatas seremonial belaka. Tidak menyelesaikan pokok persoalan. Buktinya semakin hari semakin banyak saja.

Sementara, Pengawasan publik masih banyak ditemukan oknum wanita penghibur, dan juga prostitusi online, selain mengganggu kenyamanan warga sekitar hal ini juga mempengaruhi mental dan kesehatan. Akan berakibat banyaknya penderita penyakit HIV dan Aids yang padahal kita tahu penyaki-penyakit ini sangat sukar sekali disembuhkan.
Masih tentang prostitusi online yang begitu miris, yaitu dilakukan oleh anak-anak yang dibawah umur yang sedang mengalami problem baik broken home ataupun masalah ekonomi. Belum lagi saat ini mendekati tahun baru, tentu pengawsan dan pengontrolan secara ketat mesti dilakukan oleh Pemkab Tangerang untuk menyelesaikan masalah ini.

Dari berbagai persoalan di atas, kami selaku mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesa (PMII) yang tinggal ditangerang prihatin dan miris.

PMII turun ke jalan, menyampaikan problem yang seharusnya bisa diselesaikan. Namun sampai saat ini masih saja menghantui warga Tangerang. Oleh karena itu, kami memberi PERINGATAN TERHADAP KEPEMIMPINAN ZAKI ISKANDAR.

Peringatan ini diberikan sebagai rasa cinta terhadap daerah. Selain itu, Bupati Tangerang kiranya bisa menyelesaikan persoalan di atas dengan serius. Jangan sekadar polesan tanpa mengena sasaran.

Loading

Share: